Palangkaraya Potensial untuk Ibu Kota RI

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, potensial dijadikan ibu kota Indonesia karena dari sisi geopolitik, geologi, dan geografis cukup strategis, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi.

"Menjadikan Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta, secara geopolitik merupakan sebuah usaha distribusi pembangunan yang merata karena selama ini pembangunan infrastrukktur terkonsentrasi di Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa," katanya di Yogyakarta, Rabu (4/8/2010).

Selain itu, menurut dia, secara geografis posisi Palangkaraya tepat berada di tengah Indonesia dan memiliki kondisi geologi yang relatif aman dari bencana alam. Palangkaraya cenderung aman dari gempa dan banjir dibandingkan kota lain.

"Biaya untuk membangun Palangakaraya menjadi kota yang siap menjadi pusat pemerintahan dengan menyediakan berbagai infrastruktur, baik bangunan maupun jalan, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun," katanya.

Ia mengatakan, dana Rp 100 triliun itu lebih sedikit atau lebih hemat dibandingkan biaya untuk mengatasi permasalahan Jakarta saat ini seperti kemacetan, banjir, dan berbagai masalah lain.

"Jumlah Rp 100 triliun itu bisa dicicil selama 10 tahun dari APBN untuk membangun ibu kota baru," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Namun, menurut dia, pemindahan ibu kota pasti akan memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas Jakarta, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Resistensi bisa muncul dari tiga pihak itu karena ketiganya membutuhkan akses politik yang dekat dan cepat terhadap pemerintah pusat. Jika ibu kota berpindah, akses politik juga akan semakin jauh," katanya.

Ia mengatakan, ada satu hal yang perlu diantisipasi jika Palangkaraya menjadi ibu kota Indonesia, yakni kesiapan penduduk lokal. "Penduduk lokal harus disiapkan dan jangan sampai terpinggirkan. Jadi, semua harus disiapkan secara matang," katanya.